Catat Nih! Natalius Pigai: Perppu Boleh Dikeluarkan Kalau Negara Berstatus Darurat

Gema Rakyat – Presidium Alumni 212 kembali menyambangi Gedung Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/7/2017). Kedatangan mereka adalah untuk mengadukan perihal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, mengenai Organisasi Masyarakat.

Menanggapi pengaduan Presidium Alumni 212, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ikut angkat bicara. Menurut mantan Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 1999-2004 ini, Perppu tentang ormas tersebut belum cocok diterapkan pada saat ini.

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,

Pigai juga memaparkan, ada beberapa prinsip yang ditabrak negara dalam melenggangkan regulasi ini. Salah satu di antaranya, Perppu tidak memenuhi unsur kedaruratan.

“(Perppu) boleh hadir saat negara dalam keadaan darurat, harus status emergency yang dinyatakan oleh kepala negara. Pernyataan resmi selesai, baru mengeluarkan perppu,” kata Natalius saat ditemui di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat ini.

Selain itu, kata dia, Perppu berpotensi dijadikan alat pengukur menindak organisasi berbahaya dan bertentangan dengan UUD. Karena hal ini sangat mungkin mengekang kebebasan sipil untuk berserikat.

“Komnas HAM sangat menolak Perppu. Ini pernyataan. Semua lain akan diproses,” lanjut dia.

Loading...