Diyakini Melanggar HAM, YLBHI dan LBH Se-Indonesia Protes Keras Pemerintah

Gema Rakyat, Jakarta – Kontroversi keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak hanya menjadi polemik perdebatan ilmiah dan hukum, namun juga menimbulkan berbagai aksi dan reaksi dari berbagai ormas yang ada di Indonesia dengan pernyataan sikapnya.

Tidak ketinggalan pula, sekumpulan organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membidangi masalah hukum, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengeluarkan pernyataan sikap secara bersama-sama terkait keluarnya Perppu tersebut.

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,

Berikut keterangan resmi selengkapnya yang diterima redaksi Gema Rakyat Jakarta:

——————-

PERNYATAAN SIKAP YLBHI, BERSAMA 15 KANTOR LBH SE-INDONESIA

Terkait Penerbitan PERPPU No 2/2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah mengundangkan PERPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kami YLBHI dan 15 LBH Kantor se Indonesia telah mengikuti secara seksama dinamika penerbitan PERPPU sebagaimana dimaksud. Sepintas penerbitan PERPPU tersebut didasarkan pada suatu niat yang baik dimana Pemerintah akan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian beberapa pasal yang termaktub dalam perpu tersebut.

1. Seolah akan melindungi warga negara dari tindakan-tindakan diskriminasi atas dasar Suku, Agama dan Ras sehingga Pemerintah dinilai telah memberikan perlindungan terhadap hak warga negara.

2. Negara seolah-olah hendak memberikan perlindungan terhadap hak warga negara dengan cara menjamin rasa aman, karena akan menindak ormas-ormas yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan dipandang mengganggu ketertiban umum.

3. Negara seolah-olah hendak memberikan perlindungan terhadap hak warga negara dengan cera menindak ormas-ormas yang mengambil alih tugas dan wewenang penegak hukum, seperti melakukan sweeping, pembubaran acara atau tindakan-tindakan main hakim sendiri (eigenrechting), bahkan persekusi.

4. Negara seolah-olah hendak memberikan perlindungan terhadap hak warga negara untuk beragama dengan menindak ormas yang dianggap melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terahadap agama yang dianut di Indonesia.

5. Negara seolah-olah akan melindungi kedaulatan bangsa ini dengan cara menindak ormas-ormas yang melakukan kegiatan separatis.

6. Negara seolah-olah melindungi Dasar Negara Pancasila dengan menindak ormas-ormas yang menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila.

Namun mengamati pasal-pasal yang terdapat didalamnya kami menemukan setidaknya 6 kesalahan PERPPU 2/2017:

Loading...