Nah lho! Perppu Pembubaran Ormas Mengancam Banser NU

Gema Rakyat – 1|. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, Pemerintah melalui menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, pada Rabu 10 Juli 2017 telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (*”Perppu”*) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2|. Salah satu hal yang paling krusial pengaturan dalam Perppu adalah penghapusan ketentuan tatacara pemberian sanksi sampai dengan prosedur pencabutan status badan hukum (pembubaran), yang sebelumnya harus melalui permohonan dan berdasarkan kekuatan putusan pengadilan. (Penghapusan ketentuan pasal 63 s/d pasal 80).

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,

3|. Bahkan, ditegaskan melalui ketentuan pasal 80A Perppu, pencabutan status badan hukum ormas sekaligus dapat dinyatakan bubar berdasarkan Perppu.

4|. Dalam konteks peralihan, ketentuan pasal 83A menyatakan UU nomor 17 tahun 2013 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perppu.

5|. Dalam Ketentuan pasal 59 ayat 3 d menyebutkan:

_”Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”._

6|. Dalam konteks ini, Ormas Islam Banser NU diketahui secara luas oleh publik sering melakukan tindakan pembubaran kegiatan masyarakat, baik berupa pengajian yang dilakukan Ustadz atau mubalihg seperti yang paling mashur terjadi pada ust. Felix Shiau dan Ust. Khalid Basalamah, maupun pembubaran berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dialami ormas HTI yang membuat agenda Masyiroh Panji Rasulullah (mapara) beberapa waktu yang lalu di berbagai daerah.

7|. Banser NU beralasan bahwa tindakan itu dilakukan dalam rangka menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 45 dari rongrongan dan ancaman perpecahan.

Loading...