Yusril Beberkan Kejamnya Perppu Ormas Era Jokowi

Gema Rakyat – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai lebih kejam dari penjajah Belanda, Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Ketentuan dalam Perppu itu belum pernah ada sepanjang sejarah hukum di negeri ini sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Perppu itu memberikan peluang seluas-luasnya kepada pemerintah. Khususnya, kata dia Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu itu.

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,

“Kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7/2017).

Dia menerangkan, terhadap ormas yang melanggar pasal itu dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Dia menambahkan, sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu itu adalah pencabutan status badan hukum oleh Menkumham.

Pencabutan status badan hukum tersebut, lanjut dia, menurut Pasal 80A Perppu itu sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran Ormas tersebut. “Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya,” terangnya.

Menurutnya semua proses itu berlangsung, cukup dilakukan oleh menkumham, baik sendiri ataupun meminta pendapat pihak lain. Tetapi, tutur dia proses pembubaran ormas tersebut dilakukan menkumham tanpa proses pengadilan.

Loading...