Beberapa Alasan Mengapa Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu untuk Direvisi

Pelaksanaan Pemilu yang Kompleks

Salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh Komisi II DPR terkait perlunya revisi UU Pemilu adalah kompleksitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam Pemilu 2019, Indonesia menghadapi situasi di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara serentak. Meskipun tujuan dari penyelenggaraan serentak ini adalah untuk efisiensi waktu dan anggaran, kenyataannya hal ini menyebabkan berbagai masalah teknis di lapangan.

Pemilu 2019 menjadi salah satu pemilu dengan tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan lima pemilihan sekaligus, yaitu pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini tidak hanya membebani penyelenggara pemilu, tetapi juga pemilih yang harus memilih lima kandidat dalam satu waktu. Sebagai akibatnya, muncul berbagai masalah seperti kekeliruan dalam penghitungan suara, kelelahan petugas KPPS yang bahkan menyebabkan kematian, serta kesulitan logistik di berbagai wilayah.

Kompleksitas ini menjadi alasan utama bagi Komisi II DPR untuk merevisi UU Pemilu, dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pemilu tanpa mengurangi esensi demokrasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemisahan kembali antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, atau pengurangan jumlah surat suara yang harus dipilih oleh pemilih dalam satu waktu.

Kelelahan dan Kematian Petugas Pemilu

Isu kelelahan petugas pemilu yang berujung pada kematian menjadi perhatian serius dalam Pemilu 2019. Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 500 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia selama proses pemilu, dengan ribuan lainnya mengalami kelelahan dan sakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja yang ditanggung oleh petugas pemilu sangat tinggi, terutama karena banyaknya jumlah surat suara yang harus dihitung dan diawasi.

Komisi II DPR menilai bahwa regulasi pemilu saat ini terlalu membebani petugas KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap tata cara pelaksanaan pemilu, termasuk pengurangan beban administrasi yang harus ditangani oleh petugas di lapangan. Salah satu usulan yang muncul adalah penggunaan teknologi dalam proses penghitungan suara, seperti e-voting atau sistem elektronik lainnya, untuk mengurangi beban manual yang sangat berat.

Penguatan Pengawasan Pemilu

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu juga menjadi salah satu fokus revisi UU Pemilu. Dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu, terutama pada Pemilu 2019, banyak terjadi laporan terkait dugaan kecurangan, politik uang, dan pelanggaran lain yang sulit ditindak karena lemahnya pengawasan. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu, kapasitas lembaga ini masih dianggap belum memadai untuk menjamin pemilu yang bebas dari pelanggaran.

Komisi II DPR mendorong adanya revisi UU Pemilu yang memperkuat peran Bawaslu serta lembaga pengawas lainnya. Salah satu usulan yang muncul adalah memberikan kewenangan lebih kepada Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta memperluas jaringan pengawasan hingga ke tingkat paling bawah. Selain itu, revisi UU Pemilu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran pemilu secara lebih cepat dan efektif.

Masalah Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)

Isu lain yang menjadi sorotan dalam wacana revisi UU Pemilu adalah terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Saat ini, UU Pemilu menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengusung calon presiden. Ketentuan ini dianggap oleh sebagian pihak, termasuk Komisi II DPR, sebagai penghambat bagi munculnya lebih banyak calon presiden yang kompetitif.

Banyak pihak yang menganggap presidential threshold yang tinggi hanya menguntungkan partai-partai besar dan mengurangi peluang bagi partai menengah atau kecil untuk mengajukan calon presiden. Selain itu, ketentuan ini dinilai mempersempit pilihan rakyat karena hanya segelintir calon yang dapat maju dalam pemilihan presiden. Dalam konteks ini, revisi UU Pemilu diharapkan dapat menurunkan ambang batas pencalonan presiden, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi partai politik untuk berkompetisi dan memperkaya pilihan politik bagi masyarakat.

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka vs Tertutup

Perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup juga menjadi salah satu alasan kuat untuk merevisi UU Pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini, pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang diinginkannya, sementara dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, dan kursi legislatif akan diberikan kepada calon yang ditetapkan oleh partai berdasarkan urutan di daftar partai.

Beberapa kalangan, termasuk sebagian anggota Komisi II DPR, mengusulkan agar Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup. Alasannya adalah karena sistem proporsional terbuka cenderung menghasilkan politik transaksional dan politik uang, di mana para calon legislatif berlomba-lomba mengeluarkan dana besar untuk meraih suara pemilih. Selain itu, sistem terbuka dinilai menyebabkan fragmentasi internal di partai politik, karena terjadi persaingan yang ketat antar calon dalam satu partai.

Namun, di sisi lain, sistem proporsional terbuka dinilai lebih demokratis karena memberikan hak kepada pemilih untuk memilih langsung wakil yang diinginkannya. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu yang diusulkan diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat atas dilema ini, apakah dengan mempertahankan sistem terbuka dengan perbaikan mekanisme pengawasan, atau dengan kembali ke sistem tertutup yang lebih mengutamakan stabilitas partai.

Kualitas Kandidat dan Politik Uang

Salah satu persoalan yang terus muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah masalah politik uang. Politik uang, di mana kandidat atau partai politik memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara, telah menjadi praktik yang mengkhawatirkan dan sulit dihilangkan. Komisi II DPR menilai bahwa Undang-Undang Pemilu saat ini belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya politik uang, karena sanksi yang diberikan terlalu lemah dan mekanisme pengawasannya kurang optimal.

Revisi UU Pemilu diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap politik uang dan memperberat sanksi bagi pelaku, baik itu kandidat, partai politik, atau bahkan pemilih yang terlibat. Selain itu, revisi ini juga diharapkan dapat memperbaiki sistem seleksi kandidat di internal partai politik, agar hanya kandidat yang berkualitas dan berintegritas yang dapat maju dalam pemilu.

Representasi Perempuan dalam Pemilu

Isu representasi perempuan dalam politik juga menjadi alasan revisi UU Pemilu. Meskipun UU Pemilu menetapkan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, realisasinya di parlemen masih jauh. Banyak partai politik yang hanya mencalonkan perempuan sebagai syarat formal untuk memenuhi ketentuan, tanpa benar-benar memberikan dukungan politik yang memadai.

Komisi II DPR menilai UU Pemilu perlu direvisi untuk memberikan ketentuan yang lebih jelas dan tegas terkait representasi perempuan. Salah satu usulan yang muncul adalah memberikan insentif bagi partai politik yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, atau sebaliknya, memberikan sanksi bagi partai yang tidak serius dalam mencalonkan perempuan.